Pengurasan Saluran di Tugu Utara Diprotes Warga
Pengerjaan pengurasan saluran air di beberapa Rukun Warga (RW) di Kelurahan Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara, dinilai warga tidak berjalan maksimal. Alhasil, warga memprotes dan menolak pengerjaan lanjutan yang dilakukan secara swakelola tersebut di RW lain. Selain itu, Ketua RW setempat pun mengajukan mosi tidak percaya terhadap kinerja lurah.
Kita sudah bersurat kepada Lurah, tapi jawabannya buat kami tidak masuk akal. Antara anggaran yang dialokasikan dengan pengerjaan kita nilai tidak sesuai
Di Kelurahan Tugu Utara, terdapat 19 RW. Dari jumlah itu, 4 diantaranya, RW 01, 10, 17 dan 18 sudah dilakukan pengurasan. Namun, pengerjaan pengurasan yang dilakukan Juli lalu, dinilai warga tidak maksimal. Sebab, walau sudah dikuras, lumpur masih terlihat menumpuk.
Ketua RW 05, Kelurahan Tugu Utara, Sumardiyanto mengatakan, selain yang sudah dikuras, sebanyak 15 RW lain menolak dilakukan pengerjaan lanjutan. Selain itu, 15 Ketua RW dan sejumlah anggota Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK), yang tergabung dalam Forum Masyarakat Tugu Utara mengajukan mosi tidak percaya atas kepemimpinan lurah.
20 Tahun Saluran di Tambora Tidak Pernah Direfungsi"Kita sudah bersurat kepada lurah, tapi jawabannya buat kami tidak masuk akal. Antara anggaran yang dialokasikan dengan pengerjaan kita nilai tidak sesuai," keluhnya, Senin (11/8).
Dari pengamatan para RW dan LMK yang menolak pengurasan lanjutan, pengerjaan dinilai asal saja. Seperti pengerukan lumpur dilakukan hanya dalam 1 hari dan dikerjakan oleh sejumlah orang saja. Padahal, Kecamatan Koja merupakan salah satu wilayah yang rentan tergenang saat hujan. "Itu padahal pengerjaan tiap RW antara Rp33-47 juta. Makanya kita menolak dilakukan pengerjaan lanjutan di wilayah lain," tegasnya.
Hal senada dikatakan Ketua RW 04, Warsito Rahman, menurutnya, kini para Ketua RW, RT, tokoh masyarakat dan LMK di 15 RW sudah membulatkan tekad membuat mosi penolakan lurah. Sebab, selain pengerjaan pengurasaan air yang dikeluhkan, juga ada beberapa program kemasyarakatan yang dinilai tidak transparan.
"Kita sudah berkomunikasi dengan seluruh RW dan tokoh masyarakat untuk membuat mosi tidak percaya, terhadap lurah. Kalau memang tidak juga ditanggapi, bersama warga kita akan melakukan aksi," tegasnya.
Saat dikonfirmasi, Lurah Tugu Utara, Mulyadi, belum dapat dihubungi melalui telepon selulernya. Pesan singkat yang dikirim pun belum direspon. Saat disambangi ke kantor, sejumlah staf mengatakan, baik lurah, wakil lurah maupun sekretaris lurah tidak sedang berada di tempat.
Menanggapi hal tersebut, Camat Koja, Rahmat Efendi, mengaku belum mengetahui persoalan itu. Dirinya akan mengecek permasalahan dan berkoordinasi dengan lurah. Mengenai pengerjaan, Camat mengatakan anggaran yang digunakan adalah swakelola. Sehingga wajar bila pengerjaannya di bawah lurah sebagai pengguna anggaran.
"Saya belum mengetahui mengenai berapa anggarannya, tapi nanti akan saya cek. Kalau pengerjaan belum optimal, sebenarnya masyarakat dapat meminta dilakukan pengurasan ulang kepada lurah," tandasnya.
